SeputarDuniakalteng.com, MUARA TEWEH – Fraksi Karya Indonesia Raya (FKIR) DPRD Barito Utara menyoroti persoalan infrastruktur dan pelayanan publik dalam pendapat akhir terhadap Raperda APBD 2026. Juru bicara fraksi H. Tajeri menyampaikan bahwa alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp1,71 triliun—atau 52,66 persen dari total belanja daerah yang ditujukan untuk jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan sampai ke desa.
“Kami mengingatkan semua dinas dan badan terkait untuk meningkatkan pengawasan penggunaan dana,” katanya di rapat paripurna. Tujuannya adalah mencegah kekurangan volume pekerjaan atau penundaan proyek dari target.
FKIR berharap APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama konektivitas antardesa dan antarwilayah. Namun, Tajeri juga tegas menyampaikan fakta lapangan: penanganan jalan rusak dan jembatan di beberapa kecamatan, desa, dan dusun masih lambat meskipun sudah beberapa kali diajukan ke dinas. (Bu)
