SeputarDuniakalteng.com, MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam menekan laju emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal itu disampaikan saat pelaksanaan Ekspose Laporan Inventarisasi Emisi GRK Tahun 2025 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara di Aula DLH, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan yang dibuka Plt Kepala DLH, drg. Dwi Agus Setijowati, melibatkan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Namun, perhatian utama terpusat pada pandangan DPRD yang menekankan pentingnya laporan inventarisasi sebagai dasar kebijakan berbasis sains.
Anggota DPRD Hj. Sri Neni Trianawati yang mewakili legislatif menyampaikan apresiasi kepada DLH dan tim akademisi yang telah menyelesaikan laporan secara menyeluruh. Ia menilai upaya tersebut merupakan pijakan penting dalam memperkuat tata kelola lingkungan. “DPRD sangat mendukung penguatan program pengendalian emisi. Inventarisasi GRK menjadi acuan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis sains, bukan sekadar asumsi,” tegasnya.
Sri Neni juga menyoroti bahwa tantangan perubahan iklim sudah semakin nyata dirasakan masyarakat, mulai dari curah hujan ekstrem hingga degradasi kualitas lingkungan. Oleh karena itu, ia memberikan penekanan tegas kepada pemerintah daerah untuk mempercepat penerapan strategi mitigasi di sektor-sektor prioritas seperti energi, persampahan, dan penggunaan lahan. “Laporan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret yang dapat menekan emisi. Jangan sampai hanya berhenti sebagai dokumen,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas OPD dan peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian GRK. Menurutnya, keberhasilan pembangunan rendah karbon memerlukan kesadaran kolektif dan edukasi yang berkelanjutan. “Pengendalian emisi adalah tugas bersama. Dengan kerja sama yang solid, Barito Utara dapat menjadi bagian dari gerakan nasional menuju pembangunan rendah karbon,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala DLH drg. Dwi Agus Setijowati menegaskan bahwa inventarisasi GRK tidak hanya kewajiban regulatif (berdasarkan Perpres No. 98 Tahun 2021), melainkan juga instrumen penting untuk perencanaan pembangunan adaptif. Akademisi ULM Dr. Rizqi Putri Mahyudin juga menambahkan bahwa laporan ini menjadi langkah awal yang menentukan dalam mitigasi perubahan iklim.
Ekspose inventarisasi GRK Tahun 2025 ini diharapkan memperkuat komitmen bersama, dengan dukungan DPRD sebagai pengawas dan pendukung, untuk menjadikan Barito Utara lebih ramah iklim ke depan. (Bu)
