SeputarDuniakalteng.com, MUARA TEWEH – Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, menegaskan bahwa pelaksanaan Evaluasi Mandiri Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2026 harus dimaknai sebagai langkah nyata dalam memperkuat perlindungan anak, bukan sekadar memenuhi indikator administratif.
Hal itu disampaikan Nety saat menanggapi pelaksanaan Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang digelar di Aula Setda Lantai I, Muara Teweh.
Menurutnya, evaluasi mandiri KLA menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program daerah benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
“Evaluasi Mandiri KLA ini harus menjadi bahan refleksi bersama. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak,” ujarnya.
Nety menilai, perlindungan anak harus dibangun secara menyeluruh, mulai dari kebijakan, pelayanan publik, lingkungan sosial, hingga komitmen semua pihak dalam menciptakan ruang tumbuh yang aman dan sehat bagi anak-anak.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa DPRD melalui Komisi I siap mendukung dari sisi regulasi, pengawasan, dan anggaran agar program perlindungan anak di Barito Utara dapat berjalan lebih optimal.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas data dalam proses evaluasi KLA. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus menyampaikan data yang benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan.
“Data yang akurat sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan ke depan. Jangan sampai ada indikator yang terlewat, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” katanya.
Selain mendorong perangkat daerah, Nety juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak, baik melalui kepedulian sosial maupun keterlibatan dalam pengawasan lingkungan anak.
Ia optimistis, melalui kerja sama semua pihak, Barito Utara dapat meningkatkan kualitas perlindungan anak sekaligus memperkuat capaian sebagai daerah yang ramah anak. (Bu)
Dewan Minta Evaluasi KLA 2026 Tak Sekadar Administratif
