SeputarDuniakalteng.com, MUARA TEWEH –
Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemkab Barito Utara memastikan bahwa penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) telah memasuki tahap akhir. Pengumuman itu disampaikan oleh Plt Kepala DLH drg. Dwi Agus Setijowati saat Konsultasi Publik II dan pemaparan hasil akhir dokumen, yang digelar di Aula Setda Lantai I, Senin (1/12/2025).
Dalam paparannya, Dwi Agus menjelaskan bahwa RPPLH dibuat sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan akan berperan sebagai pedoman utama dalam mengarahkan pemanfaatan ruang serta pembangunan daerah yang memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Dokumen ini akan menjadi rujukan strategis pembangunan daerah selama 30 tahun ke depan, jadi harus disusun secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
RPPLH mencakup berbagai aspek, mulai dari inventarisasi kondisi lingkungan, penetapan ekoregion, analisis daya dukung dan tampung lingkungan, hingga kebijakan perlindungan wilayah serta strategi mengendali dampak dan perubahan iklim. Dokumen ini juga akan diselaraskan dengan berbagai rencana pembangunan daerah lainnya, seperti RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR, dan KLHS.
Penyusunan RPPLH dilakukan secara swakelola dengan bantuan LPPM Universitas Lambung Mangkurat selama kurang lebih tiga bulan, dengan pendanaan dari DAU Tahun 2025. Setelah finalisasi, dokumen akan diajukan ke DLH Provinsi Kalimantan Tengah untuk verifikasi, sebelum dikirim ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mendapatkan persetujuan substansi.
Sebanyak 60 peserta dari perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat turut hadir memberikan masukan. Dwi Agus berharap RPPLH dapat menjadi acuan bersama untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Barito Utara. (Bu)
