SeputarDuniakalteng.com, MUARA TEWEH – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi, Naruk Saritani, pada Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/11/2025).
Naruk Saritani menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut. Ia menekankan bahwa peningkatan PAD tidak hanya bertumpu pada sektor pajak dan retribusi, tetapi juga melalui optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, dan inovasi pelayanan publik berbasis digital.
“Masyarakat kini berada di era digital, sehingga pemerintah daerah harus menyediakan layanan publik yang mudah diakses dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Barito Utara,” tegasnya.
Selaras dengan RPJMD
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan bahwa RAPBD 2026 harus berpedoman pada RPJMD 2025–2029, dengan arah pembangunan yang realistis, objektif, dan berpihak kepada masyarakat.
Infrastruktur Jadi Sorotan
Masalah infrastruktur masih menjadi perhatian khusus, dengan harapan anggaran perbaikan direncanakan secara tepat dan pemeliharaan rutin agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
Defisit Harus Dikelola Hati-hati
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti defisit RAPBD 2026 yang mencapai 3,75 persen, menekankan perlunya kehati-hatian dalam memastikan sumber pembiayaan yang tidak membebani keuangan daerah.
Transparansi dan Akuntabilitas
Naruk Saritani menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pada setiap tahapan pengelolaan anggaran agar tepat sasaran dan bebas dari kebocoran. Ia juga meminta agar pengalokasian anggaran berpihak pada kelompok rentan.
“Program pemerintah dalam APBD 2026 tidak boleh hanya tersusun rapi di atas kertas, tetapi harus benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Utara,” tutupnya.(Bu)
